Siap Perangi Narkoba, Pengurus DPW GMDM Mojokerto Resmi Dilantik

0
334

Semakin merajalelanya peredaran narkoba dan pengguna yang telah menyentuh kalangan para remaja, Badan Koordinasi Narkotika Nasional sangat membutuhkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat.
Hal ini menjadi dasar kemunculan ormas yang menamakan dirinya Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM). Di wilayah Mojokerto sendiri, keberadaan GMDM diharapkan menjadi pioner untuk memberantas peredaran narkoba yang masih marak.
Deklarasi sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW GMDM Mojokerto dilaksanakan di Aula Hotel Sunpalace, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (1/11/2018)
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua umum DPP GMDM, Irjen Pol. Drs. Arman Depari berserta Sekjen Fernando Sihombing. Turut hadir juga Ketua DPD GMDM Jatim, Agus Triwiyono, Wakapolres Mojokerto, Kepala BNN Mojokerto dan 200 undangan dari TNI-Polri dan LSM.
Ketua DPW GMDM Mojokerto, Novie Kunianto, Amd, SH, mengatakan bahwa status narkoba saat ini bukan lagi darurat ataupun gawat melainkan musibah. Melihat kondisi yang begitu miris dimana peredaran narkoba sudah sampai menuju ke ranah pelajar.
“Dengan kondisi seperti itu, langkah kita yang awal adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah, pondok pesantren bahkan ke instansi pemerintah, yang mana bisa juga menjadi tempat peredaran narkoba terselubung,” kata Ian, sapaan akrab Ketua DPW GMDM Mojokerto.
Lanjut Ian, sebagai warga negara selayaknya menjadi kewajiban untuk berpikir tentang masa depan generasi muda jika narkoba masih beredar dengan bebas dan cepat memasuki semua lini.
“Dari data yang saat ini kita punya, di Mojokerto sebagai daerah persimpangan yang sangat rentan narkoba, ternyata sangat banyak pengguna dan penyalahgunaannya. Ini wajib kita berantas,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua umum DPP GMDM Irjen Pol. Drs. Arman Depari menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba ini semakin hari makin meningkat, hal ini diketahui setelah dilakukan survey oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
“Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dari kita semua baik dari instansi-instansi yang terlibat dalam penanggulangan narkoba sekaligus semua elemen masyarakat harus dilibatkan,” ungkapnya.
Terutamanya, lanjut Arman, masyarakat disini ialah masyarakat yang terorganisir seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang mana nantinya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba itu sendiri.
“Edukasi kepada masyarakat sangat penting dilakukan, karena gerakan peredaran narkoba terjadi sangat cepat dan bisa memasuki segala lini baik orang tua pemuda bahkan remaja dan anak sekolah,” tambahnya.
Terkait dengan perlakuan pengguna yang bisa dianggap sebagai korban, dimana menurut UU no 35 tahun 2009 bahwa korban diharuskan menjalani rehabilitasi, namun fakta di lapangan masih banyak yang ditahan, Arman Depari mengatakan bahwa tidak semuanya diperlakukan seperti itu.
“Pengguna itu bisa tidak ditahan jika mereka melaporkan bahwa dirinya hanyalah sebagai pengguna atau pecandu, maka itu akan menjadi atensi untuk dipertimbangan agar tidak dilakukan penahanan,” ujar Arman.
Selain itu, tambahnya, korban juga warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan penegak hukum juga harus mengetahui hak warga yang tidak boleh diabaikan.
“Tetapi hal itu, tidak mengurangi kewajiban penegak hukum jika diluar prosedur UU tersebut ternyata di lapangan ditemukan barang bukti dan terbukti serta dinyatakan sebagai pengedar, maka selayaknya hukum harus dilaksanakan dengan tegas,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here